Oknum Kejaksaan Dan Pengadilan Sampang Dilaporkan

Jumat, Juni 26th 2020. | KEJAKSAAN, Masyarakat, Pelayanan, PENGADILAN, PROFESIONAL

  

Jawapes.co.id, Sampang – Tidak puas dengan kinerja aparat keamanan yuridis (Kejaksaan dan Pengadilan) Kabupaten Sampang, saat menjatuhi hukuman terhadap Amirudin, salah satu nelayan asal Desa Banjar Talela, Kecamatan Camplong, kini LSM Laskar Pemberdayaan dan Peduli Rakyat (Lasbandra) layangkan surat pengaduan masyarakat kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Yudisial (KY). (26/6/2020).

“Lasbandra masih belum puas atas apa yang disampaikan oknum jaksa dari Kejari dan Ketua PN terkait proses hukum dan peradilan perkaranya saudara Amirudin saat kami beraudiensi dengan mereka,” ujar Rifai selaku Sekjen Lasbandra.

Menurutnya, penanganan proses hukum yang diberikan Amirudin cacat hukum lantaran hak terdakwa dinilainya tidak terpenuhi.

“Hak seorang tersangka dihilangkan dengan tidak adanya surat penetapan tersangka , jelas si tersangka Amirudin tidak bisa melakukan praperadilan. Kondisi proses hukum ini saat kami klarifikasi kepada pihak Kejaksaan maupun PN justru tidak memberikan jawaban pasti,” tudingnya.

Dengan begitu, lanjut Rifai menilai, justru dengan tanpa ada penjelasan yang pasti dari dua instansi penegak hukum ini, justru secara tidak langsung mengakui jika dalam berkas terdakwa Amirudin tidak pernah dibuatkan surat penetapan tersangka dari pihak penyidik Satpolairud Polres setempat.
“Aneh kan ketika saya tanyakan soal tidak adanya surat penetapan tersangka Amirudin, mereka malah tidak bisa menjawabnya,” akunya heran.
Tidak hanya soal administrasinya, Rifai juga menilai profesionalisme kedua penegak hukum di Sampang ini terindikasi menyalahi aturan yakni adanya dugaan pelanggaran etik oknum hakim dan pelanggaran perilaku oknum kejaksaan saat penanganan perkara hingga putusan terdakwa Amirudin.

“Karena penanganan perkara terdakwa ditangani oleh oknum yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan yaitu suami istri antara oknum Jaksa (suami) dengan oknum hakim PN (istri). Hal itu tentunya mencederai proses hukum sebagaimana yang tertuang dalam keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009, Penerapan 3.1 umum poin nomer 3,5 dan 6 dan dalam pasal 157 ayat 1,2 dan 3 KUHP bab XVI bagian ketiga acara pemeriksaan biasa,” tegasnya.

Kemudian pula, Rifai membeberkan, indikasi kejanggalan prosesnya yakni adanya pelaksanaan sidang yang dinyatakan sudah menjalani sidang terbuka sebanyak empat kali meski faktanya pihak terdakwa mengakui hanya menjalani satu kali persidangan terbuka.

“Anehnya lagi, dalam putusan PN terdakwa dikenakan denda senilai Rp 17 juta, tapi malah disuruh bayar Rp 15 juta karena sebelumnya ada oknum aparat yuridis lain meminta untuk membayar senilai Rp 15 juta, terus Rp 2 jutanya ditanggung.  Ya pikiran kami, oknum jaksanya kaya-kaya dong bisa talangi kekurangan dendanya terdakwa,” katanya.
Surat laporan dumas tersebut bermula di saat nelayan Amirudin tersandung kasus atas penggunaan jenis alat tangkap ikan jenis pukat hela yang kemudian diamankan oleh Satpolairud Polres setempat. Dari perkara itu, terdakwa kemudian menjalani proses peradilannya hingga mendapat putusan dengan hanya membayar denda senilai Rp 17 juta sebagaimana yang tertuang dalam petikan putusan PN. Namun setelah para oknum yuridis tersebut diklarifikasi terkait proses dari awal penyidikan hingga putusan, mereka tidak memberikan keterangan yang jelas. Sehingga kemudian dilaporkan kepada Kejagung dan KY.(Red/tim)

Sharing is caring!

Related For Oknum Kejaksaan Dan Pengadilan Sampang Dilaporkan