Sidang Kasus Dugaan Penipuan, Penasehat Hukum Nilai Dakwaan JPU Sarat Kejanggalan

Selasa, Januari 26th 2021. | Uncategorized

Jawapes.co.id, Sampang–  Agenda sidang kasus dugaan penipuan yang menjerat terdakwa Radrigo Amaranto Warga Jl Manggis Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang  Kabupaten Sampang memasuki tahap pemeriksaan saksi-saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Sampang. Namun begitu, dari sejumlah rentetan persidangan yang berjalan, disebut-sebut banyak kejanggalan yang ditemukan pihak penasehat hukum terdakwa.

Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Arif Hidayat menyampaikan, kliennya saat ini telah menjalani empat kali persidangan dan telah mendegarkan keterangan saksi-saksi yang didatangkan pihak JPU. Namun beberapa keterangan yang didengarkan dari saksi-saksi, banyak keganjalan yang ditemukannya yakni mulai keterangan saksi-saksi yang tidak match hingga surat dakwaan dari pihak jaksa yang mendakwa kliennya dengan pasal yang tidak sesuai.

“Tadi agendanya mendengarkan saksi-saksi dari JPU, saksi yang didatangkan JPU semuanya kurang lebih ada 9 saksi,” ujarnya, Selasa, 26 Januari 2021.

Lanjut Arif Hidayat menyatakan, untuk kejanggalan yang didapatkannya sejauh ini yaitu berkenaan dengan alat bukti versi saksi Umar Faruk yang ditunjukan merupakan alat bukti ilegal. Sebab alat bukti jual beli yang ditunjukan merupakan fatal sebagaimana hasil sidang gugatan perdata pada tahun 2018. Kemudian saksi Umar Faruk tidak mampu menunjukan bukti-bukti nota sebagaimana perincian hutang kliennya terhadap saksi sebelum pencairan.

“Sedangkan nota yang ditunjukan saksi umar berdasarkan tanggal yang tercantum merupakan nota yang diterbitkan setelah pencairan terakhir tertanggal 27 Juni 2016 lalu. Sedangkan nota yang ditunjukan saksi Umar terbit tertanggal 28 Juni hingga September 2016. Artinya nota  itu muncul setelah pencairan ke sebuah perbankan di Pamekasan,” jelasnya.

Soal Akte Jual Beli (AJB), Arif menyatakan, saksi Umar saat dihadirkan ke meja pesidangan mengakui bahwa hanya dalam bentuk peminjaman nama yang semula atas nama Ratna Ningsih Setiawati selaku saudara pihak terdakwa yang kemudian dialihkan menjadi Umar Faruk.

“Sebenarnya saksi Umar Faruk itu sadar akan hal itu semuanya, namun di sisi lain saksi ini mendaulati dengan merasa memiliki semuanya karena merasa ada AJB dan sertifikat rumah. Bahkan saksi Umar ini mensomasi kami dengan meminta untuk mengosongkan rumah di jalan Manggis Square di atas sertifikat yang sebenarnya hanya peminjaman nama, tidak lebih dari itu,” jelasnya.

Lebih Jauh PH asal Lombok ini menyampaikan, keganjalan dalam penerapan pasal 378 KUHP terkait penipuan. Dalam pasal tersebut, menganggap kliennya melakukan penipuan terhadap saksi Umar Faruk dengan tidak membayar hutang yang diasumsikan pihak saksi Umar Faruk yaitu senilai Rp 474 juta ditambah senilai Rp 1 miliar hasil pencairan dari peminjaman ke perbankan di Pamekasan.

“Padahal pencairan dilakukan saksi umar sendiri,” katanya.

Dalam sidang Eksepsi sebelumnya, Pihaknya mengaku telah menjelaskan terdapat keganjalan dalam surat dakwaan pihak JPU dimana pasal dakwaannya tidak spesifik menjelaskan mengenai tempus delicty atau waktu tindak pidana yang dilakukan kliennya. Kemudian mengenai halaman pembuatan surat dakwaan yang tercantum sebanyak 4 halaman, padahal faktanya jumlah halaman surat dakwaan yang dibuat pihak JPU hanya sebanyak tiga halaman.

“Kemudian mengenai hutang kliennya kepada saksi Umar Faruq yang tercantum dalam surat dakwaan yaitu senilai kurang lebih Rp 474 juta, tetapi sampai detik ini saksi Umar tidak bisa menunjukan bukti-bukti itu,” tegasnya.

Mengenai Pasal dakwaan keduanya yang dicantumkan dalam pasal 385 KUHP, yang disebutkan menjual atau menukarkan atau membebani suatu tanah yang belum bersertifikat.

“Padahal tanah yang terdapat bangunan di Jalan Manggis Square sudah bersertifikat. Pasal ini tidak matching. Kemudian yang paling lucu, Saksi Umar disebut sebagai kreditur dan kemudian pihak perbankan disebut calon debitur. Pihak bank ini sebenarnya calon kreditur karena yang memberikan pinjaman kepada saksi umar. Sebenarnya banyak kejanggalan yang ada termasuk adanya dugaan pemalsuan dokumen,” pungkasnya.

Sementara JPU Kejari Sampang, Anton Zulkarnaen saat dikonfirmasi membenarkan bahwa agenda sidang terhadap terdakwa Radrigo adalah mendengarkan saksi yang dihadirkannya. Namun begitu, ketika ditanya soal dugaan kejanggalan yang disampaikan pihak PH terdakwa, Anton meminta untul menemuinya langsung di kantor Kejaksaan Negeri setempat.
“Tadi sidang mendengarkan saksi-saksi. Soal itu, langsung ke kantor besok,” singkatnya melalui pesan whatapps. (Tim/Red)

Related For Sidang Kasus Dugaan Penipuan, Penasehat Hukum Nilai Dakwaan JPU Sarat Kejanggalan