Terindikasi Melanggar KUHP dan Pedoman Perilaku Hakim, Lasbandra Datangi PN Sampang

Selasa, Juni 23rd 2020. | KEJAKSAN, PENGADILAN, Polri, PROFESIONAL

SAMPANG, Jawapes.co.id. – Kinerja aparat penegak hukum (yuridis) di wilayah Hukum Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, kini mulai dipertanyakan oleh Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) Pemberdayaan dan Peduli Rakyat (LASBANDRA ) karena diduga tidak profesional dalam suatu perkara terkesan janggal, Senin, 22 Juni 2020.

Sekitar pukul 10.40 wib, LASBANDRA mendatang Pengadilan Negri (PN) Sampang, guna mengklarifikasi jalannya proses peradilan terdakwa Amirudin, warga Desa Banjar Talela, Kecamatan Camplong, yang saat ini sudah diputus oleh PN setempat beberapa waktu lalu. Amirudin sendiri berurusan dengan hukum lantaran perkara penggunaan alat tangkap ikan jenis pukat hela yang dipakainya saat bekerja melaut.

“Kami ke PN Sampang karena proses peradilannya terasa janggal. Makanya kami datangi PN Sampang memastikan proses peradilannya sudah berjalan sesuai hukum atau tidak,” ujar Sekjen Lasbandra Rifai.

Tidak hanya itu, Rifaie menyatakan, indikasi kejanggal pada proses peradilan terdakwa Amirudin bukan hanya pada saat menjalani persidangan hingga mendapat putusan dari PN, melainkan proses administrasinya terkesan asal-asalan yakni terdakwa Amirudin tidak pernah merasa menerima surat penetapan tersangka dari pihak penyidik Polairud Polres dan juga surat panggilan resmi dari pihak Kejari maupun surat resmi panggilan dari PN setempat.

“Makanya kami pastikan terlebih dahulu proses peradilannya di PN. Tadi saja pihak PN menyatakan ada empat kali persidangan dilakukan terbuka. Tapi keterangan terdakwa kepada kami hanya menjalankan persidangan sekali saja. Bahkan saat agenda pemeriksaan saksi-saksinya hanya dibacakan bukan dihadiri langsung oleh saksi, melainkan hanya dibacakan. Anehnya lagi, dalam putusan PN terdakwa dikenakan denda senilai Rp 17 juta, tapi malah disuruh bayar Rp 15 juta karena sebelumnya ada oknum aparat yuridis lain meminta untuk membayar senilai Rp 15 juta, terus Rp 2 jutanya ditanggung. Ya pikiran kami, oknum jaksanya kaya-kaya dong bisa talangi kekurangan dendanya terdakwa,” herannya.
Disisi lain, Rifaie juga

mempertanyakan dalam penanganan perkara hingga putusan terdakwa Amirudin tersebut yaitu tentang profesionalitas antara pihak Kejari dengan PN. Kedua instansi ini diduga melakukan pelanggaran etik Hakim dan perilaku Jaksa karena penanganan perkara terdakwa ditangani oleh oknum yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan yaitu suami istri antara oknum Jaksa (suami) dengan oknum hakim PN (istri). Hal tentunya mencederai proses hukum sebagaimana yang tertuang dalam keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009, Penerapan 3.1 umum poin nomer 3,5 dan 6 dan dalam pasal 157 ayat 1,2 dan 3 KUHP bab XVI bagian ketiga acara pemeriksaan biasa.

“Jaksa dan Hakim ada hubungan kekeluargaan itu tidak boleh ya. Dan apabila keduanya menangani perkara bersamaan bisa batal hukum,” tegasnya.

Sementara Ketua PN Sampang, Irianto prajatna utama menyatakan proses peradilan perkara warga terkait perkara penggunaan alat tangkap ikan jenis pukat hela saat bekerja melaut sudah berjalan semestinya sebagaimana yang sudah tertuang dalam Berita Acara Sidang. Menurutnya, untuk perkara yang dilakukan Amirudi merupakan perkara yang bersifat khusus (lex specialis). Namun proses persidangan juga dilakukan yang sama (terbuka).

“Sidangnya terbuka dan menjalani empat kali persidangan. Perkara Amirudin ini masuk perkara khusus yang penghukumannya bisa badan atau denda. Sedangkan keterangan saksi ahli dari dinas kelautan Provinsi Jatim iti dibacakan berdasarkan persetujuan terdakwa. Dan semuanya sudah ada dalam Berita Acara Sidang,” katanya.

Sedangkan mengenai adanya keterhubungan pasutri antara Hakim dan Jaksa, Irianto sapaan akrabnya tidak mempermasalahkannya. Sebab pihaknya sudah melakukan pemilahan dalam menentukan tugas dalam menjalankan persidangan sehingga keduanya tidak menangani satu perkara bersamaan.

“Kami pilah sebelum menugaskan menangani perkara sehingga tidak bersamaan. Teman saya juga ad ayang seperti itu, yang suaminya Kapolres dan istrinya Hakim. Ada juga teman saya, suaminya jaksa istrinya hakim,” katanya.

Lebih jauh Irianto menegaskan, pihaknya mengaku telah mrnjalankan pekerjaannya secara profesional. Bahkan pihaknya mengancam kepada anggotanya manakala terdengar ada yang main mata dalam menangani suatu perkara.

“Jika ada anggota saya bermain uang, silahkan hubungi kontak kami yang sudah terpampang di papan pengumuman, atau lapor langsung KPK. Kalau perlu KPK tangkap anggota saya,” ancamnya tegas. (Tim/red)

Sharing is caring!

Related For Terindikasi Melanggar KUHP dan Pedoman Perilaku Hakim, Lasbandra Datangi PN Sampang