LSM Jawapes Melaporkan Polres Sampang Akibat Kesalahan Prosedural

Sabtu, Maret 21st 2020. | Daerah, Polri, PROFESIONAL

Jawapes.co.id. Sampang – Dugaan adanya  Kesalahan prosedural yang dilakukan oleh penyidikan dalam hal ini adalah Kapolres Sampang, Kasat Reskrim dan Kanit Tipikor dalam memberikan pernyataan atau Press Release pada tanggal 25 Pebruari 2020 dilaporkan oleh LSM Jaringan Warga Peduli Sosial (Jawapes) Indonesia ke Mabes POLRI, KOMPOLNAS, OMBUSMEN dan KOMNASHAM di Jakarta.
IPDA Indarta Selaku Kanit Tipikor Polres Sampang menyampaikan Kejadian ambruknya ruang kelas SDN Samaran 2 Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang tanggal 17 Januari 2020, Polres Sampang telah menetapkan tersangka yaitu DCF sebagai pelaksana yang mengatasnamakan CV Hikmah Jaya dan HL sebagai Konsultan Pengawas. dengan dasar dugaan mengurangi dimensi dan jenis material (tidak sesuai spesifikasi dan RAB).

“Telah dilakukan pemeriksaan ahli dengan melihat hasil pengerjaan dengan membandingkan RAB dan gambar tehnis dalam kontrak sehingga negara mengalami kerugian sebesar Rp. 133.547.272,” jelas IPDA Indarta.

Sekjend DPP Jawapes Indonesia, Rizal Diansyah Soesanto, ST membenarkan adanya pelaporan ini. Yang dijadikan dasar penyidik adalah laporan polisi model A artinya polisi mengetahui langsung bahwa ada perbuatan pidana korupsi padahal jarak bangunan jadi dan ambruk ada jeda kurun waktu selama kurang lebih 3 tahun. Secara prosedur dari adanya laporan / pengaduan masyarakat bahwa ada bangunan roboh jika ada indikasi korupsi maka polisi harus menunggu yang lebih berwenang sehingga jika hasil temuan ada indikasi maka bisa dibuat dasar untuk penyidikan lebih lanjut jadi laporan polisi tetap model B.

“Menurut aturan Undang Undang yang berhak memberikan keterangan adanya kerugian negara adalah pejabat BPK atau BPKP dalam hal ini adalah APIP Provinsi kepolisian telah menyalahi aturan tersebut,” kata Rizal, Sabtu (21/3/2020).

Sementara itu Kordinator Tim Investigasi LSM Jaringan Warga Peduli Sosial (Jawapes) Wilayah Madura, Ach Rifai menyampaikan dalam hal ini pasti ada Tim Audit pengerjaan baik dari PPTK dan Inspektorat Daerah.

“Jika pengerjaan ini lolos  berarti pihak Inspektorat juga harus bertanggung jawab karena meloloskan pengerjaan tersebut padahal jelas ada pengurangan volume,” ungkap Rifai.

Sedangkan Biro Hukum Jawapes, Sugeng Nugroho, SH sangat menyayangkan tindakan Polres Sampang dalam mengungkap kasus korupsi yang selama ini menjadi momok di Kabupaten Sampang dengan adanya konspirasi dari petinggi dilingkungan pemerintahan karena diduga akan terputus hanya di 2 orang tersangka yaitu pelaksana dan pengawas.

“Adanya tindakan tersebut tidak sesuai dengan kode etik profesi POLRI sudah dapat dikatakan mencoreng institusi POLRI,” tegas Sugeng..(tim/Red)

Related For LSM Jawapes Melaporkan Polres Sampang Akibat Kesalahan Prosedural