Plt Kadis dan Kabid PUPR plonga-plongo Saat Audiensi Bersama DPRD Sampang

Kamis, November 19th 2020. | DPRD, Lembaga, Melayani, Pemerintah

      

Jawapes.co.id, Sampang – Menjelang masa  Purna Bakti Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, meluncurkan proyek pekerjaan Lapen senilai Rp 12 miliar, dengan pagu per lokasi Rp 1 miliar dari dana insentif daerah (DID) tahun 2020.

Pekerjaan yang semestinya dilaksanakan melalui padat karya, akan tapi kemudian dikontraktual (CV/ subkontrak) tanpa tender dengan dasar hukum Surat Edaran (SE) dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /jasa pemerintah Republik Indonesia (LKPP ) No 3 Tahun 2020.

Hal itu disoal oleh Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Laskar Pemberdayaan dan Peduli Rakyat (LASBANDRA) dengan melayangkan surat audiensi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) dengan dihadirkan DPUPR, Bappelitbangda, Bagian Hukum dan Barjas Sekretariat Pemda Sampang. Audiensi yang digelar di Ruang Komisi Besar DPRD Sampang, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Fadol bersama wakilnya.
(18/11/2020).

Saat audiensi, situasi berlangsung tegang dikarenakan Plt Kepala DPUPR selalu menghindar di saat diminta penjelasan dasar hukum pelaksanaan proyek tersebut. Padahal di berbagai media online, Plt Kepala DPUPR dengan lantang menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan padat karya, tapi nyatanya saat beraudiensi hanya bisa diam seribu bahasa tanpa memberikan pemaparan yang pasti.

“Biar teman teman barjas, bapellitbangda dan bagian hukum yang menjelaskan dasar hukumnya,” ujar Ach Hafi berkilah.

Setelah dicecar oleh Lasbandra dan DPRD, tampak raut wajah Plt DPUPR hanya menampakan wajah lesu dan kebingungan. Dan hanya menyampaikan bahwa pelaksanaan proyek lapen Rp 12 miliar tersebut dikontraktualkan menggunakan CV (pihak ketiga)

“Ya di CV kan, namanya manusia tidak ada yang istimewa bisa salah ucap,” terangnya.

Ditempat yang sama, Hasan Mustofa kepala bidang jalan dan jembatan (Kabid) PUPR yang membidangi proyek lapen tersebut dengan lantang dan bangga membantah keterangan Plt Kadisnya tersebut.

“Pekerjaan lapen itu dilaksanakan dengan padat karya, jumlah dan honor pekerja semua tertuang di kontrak yang saya buat. Semuanya ada dan jelas menggunakan tenaga dan produk lokal,” cetusnya.

Beda pendapat antara Plt Kepala Dinas dan Kabidnya dalam menentukan aturan hukum pada proses awal pelaksanaan proyek tersebut. Sehingga secara tidak langsung memperlihatkan indikasi penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan poksinya. (Tim/red)

Related For Plt Kadis dan Kabid PUPR plonga-plongo Saat Audiensi Bersama DPRD Sampang