Wakil Walikota Probolinggo Buka Sosialisasi Pelayanan Publik Untuk OPD

Jumat, Agustus 16th 2019. | Daerah, Pelayanan, Pemerintah

Jawapes.co.id, probolinggo – Menghadapi persiapan jelang penilaian pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, Bagian Organisasi menggelar sosialisasi sekaligus pendampingan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (12/8) di Puri Manggala Bakti, Kantor Wali Kota Probolinggo. Wakil Wali Kota Mochammad Soufis Subri, membuka sosialisasi pagi itu.

Diketahui, tahun 2018 survei kepuasan masyarakat bekerjasama dengan Universitas Brawijaya Malang kepada 17 unit penyelenggara pelayanan publik di Kota Probolinggo sebesar 78,97 atau kategori kinerja pelayanan “baik”.

Dan, di tahun yang sama Pemerintah Kota Probolinggo juga mendapat predikat dari Ombudsman Republik Indonesia, sebagai pemerintah daerah dengan kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik sesuai UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, dengan nilai 88,45, masuk dalam zona hijau. Tahun 2019 indeks kepuasaan masyarakat ditarget semakin meningkat.

Nah, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik maka diperlukan pemantauan kinerja penyelenggara pelayanan publik. “Guna memperoleh gambaran pelayanan publik kemudian dilakukan perbaikan. Untuk itu diperlukan komitmen bersama antara pejabat beserta seluruh staf,” ujar Kabag Organisasi Heri Astuti, dalam laporannya.

Melalui sosialisasi yang dihadiri unit pelayanan publik sekitar 100 orang ini digarapkan lebih memahami penilaian pelayanan publik dan ruang lingkupnya. Memahami prinsip dan aspek yang harus dipenuhi oleh unit pelayanan publik dalam memberikan pelayanan masyarakat.

Sementara itu, Wawali Subri menekankan, ASN harus bisa merubah mindset yang awalnya dilayani menjadi melayani masyarakat. “Jika mindset kita tidak ke arah pelayanan, apa yang kita lakukan tidak akan berjalan maksimal,” katanya dalam sosialisasi yang menghadirkan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II Kementerian PAN-RB RI, Jeffry Erlan Muller sebagai narasumber.

Evaluasi kinerja penyelenggaran pelayanan publik dan survei secara langsung kepada masyarakat harus dilakukan secara periodik. Evaluasi itu untuk mengetahui capaian kinerja pelayanan, menjadi bahan atau saran perbaikan pelayanan, sekaligus untuk menilai berhasil atau tidaknya pelayanan oleh OPD tersebut.

Tentu saja, hasil penilaian kinerja pelayanan publik ini bukanlah akhir dari proses penyelenggaraan pemerintah. Akan tetapi sebagai motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk lebih dalam peningkatan kinerja pelayanan publik.

“Kepada camat dan lurah, mindset harus dirubah. Apalagi sebentar lagi ada dana kelurahan yang artinya pelayanan harus terus ditingkatkan. Jangan hanya dana digelontorkan tapi tidak linier pemanfaatannya,” sambung Subri.

Satu bentuk wujud pelayanan terpadu satu pintu dan bentuk komitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP). Kehadiran MPP diharapkan dapat memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan nyaman serta berkelanjutan.

“Apabila masyarakat mudah mendapatkan pelayanan, masyarakat mudah menilai bagaimana pelayanan kita. Misalnya ada masyarakat yang marah-marah, kecewa, ya itu merupakan bentuk pelayanan publik. Artinya, ada manajemen kita yang harus diperbaiki. Tetap tersenyum dan tetap ramah. Jangan hanya baik saat presentasi, tapi harus istiqomah,” pesan politisi Partai Demokrat.

Melalui sosialisasi dan pendampingan ini, Subri berharap peserta mendapat pemahaman tentang prinsip dan aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik. “Semoga tahun ini Pemerintah Kota Probolinggo memperoleh indeks nilai tertinggi yaitu 4,51 – 5,00 dengan kategori A predikat pelayanan prima. Karena dengan dengan predikat tersebut dapat diartikan unit pelayanan publik sudah menerapkan seluruh aspek,” pungkasnya.( Eko )

Sharing is caring!

Related For Wakil Walikota Probolinggo Buka Sosialisasi Pelayanan Publik Untuk OPD