Plt Kadis PUPR Kab, Sampang Bermain Proyek 12 M Tanpa Lelang

Kamis, November 12th 2020. | Covid 19, Daerah, Pemerintah

 

SAMPANG, Jawapes.co.id – Adanya 12 paket pekerjaan tanpa Lelang yang masing-masing dianggarkan Rp1 Milyar berupa proyek Lapisan Penetrasi (Lapen) di Kabupaten Sampang, Madura Jawa Timur dipertanyakan banyak pihak.

Pasalnya, banyak dikutip beberapa media Online Mitra Pemda Sampang beberapa waktu lalu, terkait pernyataan Bupati Sampang H. Slamet Junaidi tidak mau dengan kegiatan lapisan Penetrasi (Lapen) dianggarkan melalui dana APBD Kabupaten Sampang karena rentan dikorupsi.

Tetapi hal tersebut seperti dibantah oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sampang, H. Ach. Hafi menyampaikan kegiatan itu tidak boleh dialokasikan untuk kegiatan lain kecuali Lapen.

“Itu hanya untuk lapen, tidak boleh yang lain karena aturannya memang harus seperti itu. Lebih jelasnya sampean ke Bapeda,” kata Hafi pada wartawan, Rabu (11/11/2020).

Disampaikannya, kegiatan itu merupakan kegiatan Padat Karya dalam rangka pemulihan ekonomi dampak Covid-19. Serta materialnya pun harus berasal dari Lokal Sampang.

“Itu kegiatan padat Karya dan harus memberdayakan masyarakat sekitar, dan materialnya harus lokal semua yang ada di lokal wajib dipakai. Kita bekerja sesuai aturan mas,” jelasnya.

foto/ Ach Hafi Plt Kadis PUPR

Disinggung mengenai kualitas material lokal yang diduga tidak sesuai dengan Standart Nasional Indonesia (SNI) dan diragukan secara kualitas sesuai UU Jasa Kontruksi, ia menyebut tidak ada masalah.

“Yang jelas semua harus lokal, kalau aspal karena memang tidak ada yang sudah dari luar tidak apa-apa. Ini prioritas aturannya memang beda,” sanggahnya. (11/11/2020).

Menanggapi hal itu Sekjen Lasbandra, statemen Bupati Sampang tidak digubris oleh Plt Kadis PUPR Sampang. Sementara dalam aturan yang dijadikan dasar menurutnya tidak ada yang mengatakan harus lapen, ia juga mempertanyakan itu.

“Sebelumnya Bupati Sampang H. Slamet Junaidi mewanti-wanti untuk tidak ada kegiatan Lapen yang dialokasikan melalui APBD karena rentan dikorupsi. Namun, dalil-dalil yang disampaikan Kadis PUPR juga tidak jelas,” ungkap Rifai Sekjen Lasbandra.

Secara langsung Kepala Dinas PUPR ini mengangkangi kebijakan Bupati dengan dalih mengikuti aturan tersendiri di kegiatan itu.

“Edaran yang mana yang menyatakan kegiatan pemulihan akibat Covid-19 wajib untuk pekerjaan Lapen dan Juga aturan mana Padat karya di pihak ketiga kan (CV/subcon), PLT Kadis PUPR tidak usah merasa paling paham aturan gitu, jangan sampai malah bikin malu Bupati sampang dikemudian hari, Terangnya. (Tim/Red)

Related For Plt Kadis PUPR Kab, Sampang Bermain Proyek 12 M Tanpa Lelang