Kepala Dinas PUPR Sampang Wajibkan Bawahannya Setor

Senin, September 9th 2019. | Daerah, Hukum, Investigasi, Lembaga, Masyarakat, Pelayanan, Pemerintah

 

  • Jawapes.co.id, Sampang – Adanya aroma korupsi di salah satu paket pekerjaan proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Sampang membuat Kepala Dinas setempat Sri Andoyo Sudono mengeluarkan kebijakan tegas.

Kebijakan tersebut berupa kewajiban bagi seluruh Kepala Bidang (Kabid) dan Kepala Seksi (Kasie) untuk menyetor sejumlah uang dengan nominal yang bervariasi. Namun, hal itu dianggap kurang tepat dan bisa menimbulkan kegaduhan di masing-masing bidang dilingkup DPUPR itu sendiri, sebab jumlah nominal yang di wajibkan tidak sama dan terkesan mengistimewakan salah satu bidang.

Berdasarkan Informasi yang didapatkan oleh media Jawapes dari internal DPUPR Sampang, hal itu menimbulkan kecemburuan antar sesama aparat sipil negara (ASN) dilingkup DPUPR itu sendiri.

Menurut narasumber Jawapes yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa, kebijakan yang terkesan dipaksakan oleh Kadis kurang tepat dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang mengarah ke hukum dan juga terkesan tebang pilih.

“Enak banget, kalau ada permasalahan pekerjaan proyek yang mengarah ke ranah hukum, kenapa tidak semua Kasie yang wajib menyetor uang minimal Rp 650,000, sedangkan bidang anak emasnya tidak,” ungkapnya.

Kabar adanya kewajiban menyetor uang per bidang tersebut diakui dan atas perintah Sri Andoyo Sudono saat dikonfirmasi diruangannya pada Senin (09/09/2019).

“Setoran uang itu internal DPUPR dan itu menjadi hak saya selaku Kadis, tidak ada masalah. Apa urusannya dengan pihak luar,” kilahnya dengan nada bangga. (R17/tim/red).

Related For Kepala Dinas PUPR Sampang Wajibkan Bawahannya Setor