Pemda Sampang Dua kali Raih Opini WTP, DPRD: Tidak Berarti Bersih Sempurna

Kamis, Juli 9th 2020. | Daerah, DPRD, Pemerintah, PROFESIONAL

 

Jawapes.co.id. SAMPANG – Dua kali berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Sampang, kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Prestasi mendapatkan opini WTP di bawah pimpinan Bupati Slamet Junaidi, diperoleh setelah BPK perwakilan Jatim menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sampang TA 2019, di Ruang Auditorium BPK Perwakilan Prov Jatim, pada Senin, (29/06/ 2020) lalu.

Dalam sambutannya saat itu, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi menyampaikan, prestasi WTP yang didapatkannya dua kali berturut-turut membuktikan pelaporan keuangan Kabupaten Sampang telah berjalan baik. Namun pihaknya meminta untuk tidak berpuas diri. Bahkan meminta organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada diharapkan dapat terus meningkatkan kinerjanya, sehingga setiap tahun WTP terus bisa dipertahankan di Kabupaten Sampang.

“Semua OPD kita harapkan lebih semangat dan terus tertib administrasi dalam menjalankan tugas baik dalam laporan dan pertanggungjawabannya, dan yang tak kalah pentingnya OPD yang ada juga lebih meningkatkan sinergisitas antar OPD, sehingga semua program yang ada tidak bersifat ego sektoral dan tercipta transparansi dan akuntabilitas,” ucapnya saat itu.

Meski mendapat opini WTP dalam pelaporan keuangan daerah, Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Aulia Rahman beranggapan, penilaian tentang kewajaran penyajian laporan keuangan oleh suatu pemerintah daerah yang diberikan oleh BPK menurutnya tidak bisa serta merta dijadikan acuan dan dasar bahwa pemerintah daerah tersebut benar-benar bersih sempurna alias terbebas dari fraud atau tindakan kecurangan lainnya.

“Meski meraih opini WTP dari BPK tentang penyajian penggunaan laporan keuangannya, itu belum tentu suatu daerah dikatakan bersih dari segala pelanggaran atau tindakan fraud,” tudingnya.

Alasan itu, Aulia menuturkan, dalam investigasi yang disertai telaah pada LKPD Pemkab Sampang TA 2019, ditemukan sejumlah dugaan adanya kelemahan pengendalian, bahkan ada pula dugaan tentang tindakan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan.

“Kita menemukan sejumlah dugaan pelanggaran, ketidakpatuhan pada UU, serta lemahnya pengendalian,” katanya.

Ia menuding demikian, lantaran beberapa kinerja OPD di Sampang seperti DPUPR dan DPRKP yang diduga kuat terjadi beberapa pelanggaran yang rata-rata bersifat pengurangan pada kualitas kegiatan semisal kegiatan yang berkaitan dengan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan serta beberapa pembangunan Gedung, OPD tersebut diduga sengaja membiarkan adanya pengurangan volume pekerjaan fisik, bahkan ada pula yang hasil akhir dari kegiatan tidak sesuai dengan spesifikasi teknisnya hingga melebihi batas tahun anggaran.

Tidak hanya itu saja, Aulia membeberkan pula sejumlah pengerjaan fisik seperti program Alokasi Dana Kelurahan (ADK) yang anggarannya miliaran rupiah juga terjadi pelemahan pengawasan yang menjadikan kegiatan tersebut banyak dikeluhkan masyarakat di sekitar lokasi karena sebagai penerima manfaat.

“Permasalahan tersebut tidak bisa dianggap remeh, saya akan terus konsisten untuk terus berusaha semaksimal mungkin menyelamatkan dana APBD yang bocor pada pihak tidak bertanggung jawab. (Tim/Red)

Sharing is caring!

Related For Pemda Sampang Dua kali Raih Opini WTP, DPRD: Tidak Berarti Bersih Sempurna