DPRKP dan DPMPTSP Sampang Kompak Berkilah

Kamis, April 8th 2021. | Daerah, Masyarakat, Pelayanan, Pemerintah

Jawapes.co.id, Sampang – pembangunan ruko di atas Fasilitas Umum (fasum) di perumahan Puri matahari, Jalan Rajawali III, Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa timur, diresahkan warga setempat.

Diduga Dinas terkait tampak tutup mata karena tanpa ada pengawasan.

Info yang beredar pihak pengembang perumahan Puri matahari menyewakan ke pihak swasta selama 25 tahun lamanya. Padahal lokasi tersebut sudah jelas merupakan fasilitas umum berupa akses jalan umum perumahan yang sudah ada sejak awal pembangunan perumahan.

Seperti yang disampaikan warga inisial HA, salah satu penghuni perumahan Puri matahari. Warga tersebut merasa dirugikan terhadap adanya bangunan yang dibangun di atas fasum yang berlokasi di jalan umum yang berada di samping depan pintu masuk perumahan Puri Matahari.

“Warga di sini banyak yang ASN, kalau tidak salah juga ada di bagian dinas yang membidangi perumahan dan Kawasan Permukiman tapi diam,  fasum itu di kontrak oleh pengembang perumahan selama 25 tahun,” bebernya.

Saat dikonfirmasi Roy Rokib selaku Kepala Bidang (Kabid) perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) Kabupaten Sampang, terkesan tidak mau ikut campur dalam pembangunan fasum jalan di perum Puri matahari tersebut. Dirinya dengan enteng mengarahkan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain.

” Kalau masalah itu mas, ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker) Di sana semua yang membidangi fasum jalan itu mas,” kilahnya dengan kesan mau lepas dari tanggung jawab.

Tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan oleh Plt Kepala Dinas DPMPTSP dan Naker Kabupaten Sampang Nurul Hadi dikonfirmasi melalui Kabid Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan DPMPTSP Naker Sudarmadi, dengan santainya meminta data lengkap bangunan tersebut.

“Belum ngajukan permohonan perijinan ke kami mas, tolong kirim data pemilik bangunan dan fotonya untuk kami pelajari,” pintanya.(8/4/2021).

Setelah sebagian data dikirim serta disinggung tindak lanjutnya, Sudarmadi malah terkesan lepas tangan dan mengarahkan ke OPD lain juga.

“Tupoksi kami melayani permohonan, untuk hal yang melanggar aturan, ada OPD yang berhak menanganinya,” terangnya. (Tim/Red)

Related For DPRKP dan DPMPTSP Sampang Kompak Berkilah