Bupati Gelar Paripurna Bersama DPRD Sampang Menggunakan Teleconference

Senin, April 6th 2020. | Daerah, DPRD, Pemerintah, PROFESIONAL

JAWAPES.CO.ID. SAMPANG – Di tengah mewabahnya Corona Virus Disease 19 (Covid-19), penyampaian Laporan Keterangan dan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Sampang Tahun 2019, diselenggarakan dengan sistem teleconference (live streaming) dengan Dewan Perwakikan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang, saat acara Rapat Paripurna.

Rapat Paripurna bersama DPRD setempat tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Sampang H Slamet Juanidi dan Wakil Bupati Sampang H Abdullah Hidayat dan jajaran Forpimda dan kepala OPD setempat di aula Pemkab. Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Fadol secara terpisah di Graha Paripurna DPRD itu, juga mengumumkan nama-nama panitia khusus (Pansus).
“Rapat paripurna terkait LKPJ kepala daerah merupakan salah satu agenda rutin, jadi harus dan tetap digelar pada 2020 ini. Dalam menggelar rapat paripurna di tengah wabah Covid-19, tentunya wajib memperhatikan protokol kesehatan penanganan Covid-19,” ujar Bupati Sampang, Slamet Junaidi, Senin, 6 April 2020.

Menurut Bupati Sampang, penyampaian LKPj ini merupakan kewajiban konstitusional Kepala Daerah kepada DPRD secara yuridis formal diatur dalam UU RI Nomor 23 tahun 2014 serta termaktub dalam pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.
Menurutnya, paripurna tersebut tentang hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berbasis, visi dan misi serta program prioritas Tahun Anggaran 2019.
“Kami sampaikan penyelenggaran APBD 2019. Dan secara garis besar kinerja dari sasaran pembangunan Kabupaten Sampang menunjukkan capaian yang cukup baik, indikator yang dapat menggambarkan capaian kinerja sasaran pembangunan dapat dilihat dari indikator kinerja utama dan sesuai dengan target yang tercantum dalam RPJMD tahun 2019-2024 meskipun masih terdapat beberapa indikator belum mencapai target yang ditetapkan,” katanya.

H Slamet Junaidi juga menyampaikan, Pendapatan daerah tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp 1.838.354.530.537, terealisasi Rp 1.885.492.183.263, atau 100,93 persen. Jumlah itu terdiri dari realisasi PAD dianggarkan Rp 162.994.854.462, terealisasi Rp 168.778.008.507, atau 103,55 persen. Realisasi dana perimbangan dianggarkan sebesar Rp 1.276.293.938.949, terealisasi Rp 1.257.785.091.729, atau 98,55 persen. Kemudian, pendapatan daerah lain yang sah dianggarkan Rp 399.065.737.126, terealisasi Rp 428.929.083.026, atau 107,48 persen.
Serangkan untuk belanja daerah dianggarkan sebesar Rp 1.970.106.802.145, terealisasi Rp 1.803.660.007.009, atau 91,55 persen. Rinciannya belanja tidak langsung dianggarkan Rp 1.066.304.900.013, terealisasi Rp 999.275.153.140, atau 93,71 persen. Serta, belanja langsung Rp 903.801.902.131, terealisasi Rp 804.384.853.869, atau 89 persen. Sehingga total jumlah surplus atau defisit Rp 131.752.271.607, terealisasi Rp 51.832.176.253, atau 39,34 persen. Kemudian, penerimaan pembiayaan dianggarkan Rp 131.752.271.607, terealisasi Rp 131.443.260.467, atau 99,77 persen. Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun 2019 Rp 183.275.436.720.
“Hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) di tingkat Pemprov Jatim menunjukkan bahwa Pemkab Sampang mendapat skor 3,3114 atau kategori prestasi tertinggi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan LPPD tahun 2018. Rata-rata indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang diukur pada tahun 2019 adalah 81,30 persen, nilai IKM Sampang mencapai target RPJMD tahun 2019 sebesar 81,05 persen,” jelasnya.

Ketua DPRD Kabupaten Sampang, Fadol mengatakan kegiatan rapat paripurna tersebut merupakan rangkaian awal proses laporan laporan pertanggungjawaban Bupati Sampang tahun 2019. Bahkan didalam penyampaiannya ada beberapa poin yang disampaikan oleh Bupati Sampang untuk dijadikan bahan acuan dan catatan DPRD Kabupaten Sampang untuk program pembangunan yang akan datang.
“Semua anggota DPRD yang hadir sudah mendengarkan secara seksama, selanjutnya akan dibentuk Pansus untuk menindaklanjuti apa yang telah disampaikan oleh Bupati Sampang,” katanya.

Pihaknya juga mengatakan bahwa setelah penyampaian laporan oleh Bupati Sampang, pihaknya mengaku bersama pansus dan semua pihak terkait akan mengkaji dan menelaah apa yang terkandung dalam dokumen LKPj Bupati Sampang.

“Anggota Pansus terdiri dari perwakilan fraksi, sehingga nantinya akan membuat produk rekomendasi untuk perbaikan program kegiatan selanjutnya,” ujarnya. (Tim/Red)

Sharing is caring!

Related For Bupati Gelar Paripurna Bersama DPRD Sampang Menggunakan Teleconference