Proyek di RSUD Mohammad Zyn Sampang Tidak Sesuai RAB dan Gambar

Kamis, September 5th 2019. | Daerah, Hukum, Investigasi, Korupsi, Lembaga, Masyarakat, Pembangunan, Pemerintah

Jawapes.co.id, Sampang – Diduga menutupi ketidak beresan yang menyimpang dari Rencana Anggaran Belanja (RAB) pada pekerjaan pembangunan proyek pengembangan gedung gizi dan tempat parkir yang berlokasi di samping Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Mohammad Zyn Kabupaten Sampang.

Dimana pihak RSUD setempat serta CV Falah Abadi (kontraktor yang mengerjakan, red), patut diduga ada kesengajaan karena pengerjaan proyek itu tidak dapat terpantau masyarakat, bahkan prilaku salah satu perwakilan dari pihak kontraktor melarang keras wartawan dan LSM melakukan investigasi dan peliputan di lokasi pembangunan yang menelan anggaran sebesar 1.412.100.000 tersebut.

Fausi, yang menyebut dirinya ditugaskan untuk menjaga lokasi proyek tersebut agar tidak seorangpun bisa masuk lokasi dan melihat proses pekerjaan yang sedang berlangsung tanpa seijinnya.

“Kalau mau masuk kesini (lokasi proyek, red) ada prosedurnya, yakni harus ada surat keterangan tertulis dari PPK proyek ini dan itu pun harus didampingi langsung oleh PPK-nya,” terangnya dengan nada kebingungan, karena awak media menunjukan beberapa data pengerjaan proyek yang diduga tidak sesuai dengan kwalitas dan kwantitas yang sudah tertuang dalam kontrak pekerjaan tersebut.

Terpisah, kejadian pelarangan tersebut disayangkan Huzairi selaku PPTK proyek tersebut yang berjanji akan menindaklanjuti kejadian itu.

“Selaku mitra ikut mengawasi, bagi saya pribadi bagus mas dan kita bisa duduk bersama. Karena orang di lapangan terkadang bisa miss Komunikasi, biar nanti saya ke lapangan,” tuturnya, Kamis (05/09/2019).

Sementra itu, dr Titin Hamidah selaku Dirut RSUD dr Mohammad Zyn saat dikonfirmasi di ruangannya juga mengamini apa yang disampaikan PPTK-nya.

“Saya kurang paham masalah itu mas, dan terimakasih banyak atas masukannya,” singkatnya.

Sekedar diketahui, bahwa berdasarkan UU Pers Nomor 40 tahun 1999, wartawan berhak meliput sebuah peristiwa berdasarkan ketentuan pasal 4 dan pasal 6 UU Pers. Kalau ada pelarangan peliputan terhadap wartawan, maka yang melarang berpotensi melanggar UU Pers.

Selain itu, juga melanggar UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan juga sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya yang mengamanatkan transparansi pelaksanaan pembangunan dari keuangan Negara/Daerah.

Sementara, dalam kode Etik Jurnalistik dijelaskan bahwa, ada beberapa hal yang tidak boleh diliput seperti terkait rahasia negara dan privatisasi seseorang. Sedangkan ini adalah proyek Pemerintah yang harus di awasi semua masyarakat demi tercapai apa yang menjadi harapan semua pihak menuju SAMPANG HEBAT BERMARTABAT. (Rif/Tim/Red).

Sharing is caring!

Related For Proyek di RSUD Mohammad Zyn Sampang Tidak Sesuai RAB dan Gambar