PTUNkan ULP Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

Senin, Agustus 5th 2019. | Hukum, Pemerintah

 

Jawapes.co.id Lamongan – Ditemui diruang kerjanya Senin (5/8/2019) oleh awak media Jawapes, Kasi Intel Kejaksaan Negri Lamongan Dino Kriesmiardi, SH, MH dalam rangka audiensi tentang temuan yang terindikasi berperkara berkaitan dengan teknis administratif Unit Lelang Pengadaan (ULP) Pokja 2 sekretariat daerah kabupaten Lamongan.

Menjelang tradisi pergantian atau mutasi dijajaran kepegawaian Kejaksaan Negri (Kejari) diseluruh wilayah Indonesia, mengingat sudah hampir 2 tahun Dino Kriesmiardi, SH, MH bertugas dan menjabat sebagai Kasi Intel Kejari Lamongan, In Shaa Alloh dalam bulan ini saya akan berganti tugas diwilayah Surabaya, ucapnya kepada Jawapes.

Menindaklanjuti tentang sejumlah temuan yang pernah disampaikan oleh Jawapes media kepada Dino Kriesmiardi, SH, MH selaku Kasi Intel Kejari Lamongan beberapa waktu lalu sebagai tujuan untuk lebih memperjelas kaidah dan rana hukum pada indikasi pelanggaran yang ditemukan pada proses penyelenggaraan lelang pengadaan barang dan jasa oleh ULP Pokja 2 sekretariat daerah kabupaten Lamongan.

Berikut uraian singkat dari Dino Kriesmiardi, SH, MH atas prihal proses penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa adalah tiga point rana hukum dan kewenangannya.

Pertama adalah menjadi kewenangan lembaga administrasi dan tata usaha negara apabila ditemukannya indikasi pelanggaran yaitu pada proses awal lelang pengadaan barang dan jasa sampai pada tahap diberikannya Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) oleh ULP hingga ditetapkannya Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh Penjabat Pembuat Komitmen (PPK), ucap Dino Kriesmiardi, SH, MH.

Kedua adalah rana hukum perdata dan menjadi kewenangan Kejaksaaan yaitu apabila ditemukannya indikasi pelanggaran administratif setelah proyek terlaksana sampai pada tahap penyesuaian barang dan jasa hingga pada pengerjaannya, jelas Dino Kriesmiardi, SH, MH.

Ketiga adalah rana hukum pidana dan jelas menjadi kewenangan Kejaksaaan untuk menindaklanjuti secara prosedur hukum apabila ditemukannya indikasi pelanggaran atau yang berupa kerugian uang negara, yaitu pada tahap akhir penyelesaian pekerjaan barang dan jasa hingga tahap penerimaan Berita Acara Serah Terima Pengerjaan Akhir, pungkas Dino Kriesmiardi, SH, MH.

Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait hal ini Direksi CV. Vini Vidi Vici selaku pihak yang keberatan atas keputusan tersebut belum dapat dihubungi.(Sub)

Sharing is caring!

Related For PTUNkan ULP Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan